Undang-Undang

Cipta Kerja

Kehutanan

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah

Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Kementerian Kehutanan

Mekanisme Pelaksanaan dan Penjaminan Legalitas Impor Produk Kehutanan

Tahapan Integrasi SIPUHH-SIGANISHUT dan SIPUHH-SILK

Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Persiapan Menghadapi EUDR (The European Union on Deforestation Free Regulation)

Petunjuk Teknis Peningkatan Informasi Ketelusuran Sumber Bahan Baku Produk Kehutanan Dalam Rangka Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik

Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan penambahan kata “Legality” di bawah logo baru “SVLK INDONESIA”

Deklarasi Hasil Hutan Bagi Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Masuk Appendix Cites

Peredaran Hasil Hutan Kayu Yang Tercantum Dalam Apendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Batang Tubuh

Lampiran 3.1 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH

Lampiran 3.2 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri

Lampiran 3.3 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada TPT-KB

Lampiran 3.4 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir

Lampiran 3.5 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Importir

Lampiran 3.6 – Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP), dan Importir

Lampiran 4 – Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri

Lampiran 5 – Pedoman Impor Produk Kehutanan

Lampiran 6 – Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT

Lampiran 7.1 – Pedoman Penetapan Lembaga Penilai dan Verikasi Independen dan Lembaga Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT

Lampiran 7.2 – Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Lampiran 7.3 – Pedoman Penanganan Ketidaktaatan / Ketidaksesuaian Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Eksportir sebagai pengguna Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT

Lampiran 8 – Pedoman Penggunaan Tanda SVLK

Lampiran 9 – Pedoman Pemantauan Independen, Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu serta Penerbit Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Penetapan Tanda SVLK

Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya

Peraturan Kementerian Perdagangan

Peraturan Ekspor

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Barang Yang Dilarang untuk Diekspor

Peraturan Impor

Kebijakan dan Pengaturan Impor

Peraturan Kementerian Perindustrian

Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri

Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional

Akun Sistem Informasi Industri Nasional

Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri

Lain-lain

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia ( BTKI ) Tahun 2022

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020