Kehutanan
Cipta Kerja
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Batang Tubuh
- Lampiran 3.1 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH
- Lampiran 3.2 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri
- Lampiran 3.3 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada TPT-KB
- Lampiran 3.4 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir
- Lampiran 3.5 – Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Importir
- Lampiran 3.6 – Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP), dan Importir
- Lampiran 4 – Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri
- Lampiran 5 – Pedoman Impor Produk Kehutanan
- Lampiran 6 – Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT
- Lampiran 7.1 – Pedoman Penetapan Lembaga Penilai dan Verikasi Independen dan Lembaga Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT
- Lampiran 7.2 – Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
- Lampiran 7.3 – Pedoman Penanganan Ketidaktaatan / Ketidaksesuaian Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Eksportir sebagai pengguna Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT
- Lampiran 8 – Pedoman Penggunaan Tanda SVLK
- Lampiran 9 – Pedoman Pemantauan Independen, Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu serta Penerbit Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri
Penetapan Tanda SVLK
Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya
Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas ( Due Diligence ) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan
Pelaksanaan Uji Kelayakan ( Due Diligence ) dan Deklarasi Impor di Kawasan Berikat
Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik
Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Kebijakan dan Pengaturan Impor
Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia ( BTKI ) Tahun 2022
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020