Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia berambisi untuk menggenjot ekspor produk kayu dan turunannya ke Amerika Serikat (AS). Berbagai tantangan yang ada bakal dicarikan solusi secara bersama-sama agar pangsa pasar produk kayu di Indonesia di AS dapat terus meningkat.

Duta Besar Indonesia untuk AS, Rosan P. Roeslani mengungkapkan produsen produk kayu Indonesia harus menggarap serius pasar AS,  karena permintaan produk kayu Indonesia di AS terus tumbuh ditopang oleh produk furnitur untuk kebutuhan perumahan maupun perkantoran.

“Dalam beberapa tahun ke depan  permintaan produk furnitur diproyeksi akan terus meningkat seiring perubahan selera pada produk yang sesuai dengan gaya hidup yang ramah lingkungan,” ujar Rosan dalam siaran pers, Jumat (17/2).

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengungkapkan, Indonesia telah menambahkan indikator yang terkait aspek kelestarian sehingga SVLK kini bertransformasi menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang memberi jaminan pada legalitas juga kelestarian produk kayu yang diekspor ke mancanegara.

“Berbasis SVLK, ekspor produk kayu Indonesia tercatat mencapai US$ 14,51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah dan naik 7% secara year on year (YoY) dimana tahun 2021 ekspor tercatat sebesar US$ 13,5 miliar,” ungkap  Agus.

Agus menambahkan, AS menjadi tujuan ekspor terbesar kedua di bawah RRT dengan nilai mencapai 2,23 miliar dolar AS. Produk yang diminati konsumen AS adalah furnitur kayu, plywood (panel kayu), dan kertas.

Ketua Umum Apkindo Bambang Soepijanto mengungkapkan, salah satu produk yang diminati pasar AS adalah plywood tipis dengan ketebalan 2,7 mm yang dimanfaatkan untuk pembuatan mobil karavan.

Ketua Umum FKMPI, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo menyatakan Indonesia punya peluang untuk terus meningkatkan ekspor. Salah satu alasannya adalah AS mengenakan bea masuk yang tinggi kepada produk-produk asal RRT, yang merupakan eksportir produk kayu terbesar ke sana.

Selain itu, Indonesia juga mendapat fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS sehingga beberapa produk kayu bebas bea masuk. “Kalau pangsa pasar kita bisa dinaikkan 100% dari saat ini sekitar 2 miliar dolar AS, baru sekitar 4 miliar dolar AS. Masih kecil jika dibandingkan dengan potensinya yang mencapai 63 miliar dolar AS,” kata Indroyono.

Dia menuturkan, promosi secara gencar dan bersama-sama perlu dilakukan agar konsumen di AS bisa semakin menerima produk kayu Indonesia. Indroyono juga sepakat soal perlunya membangun pusat display secara permanen di AS seperti yang diusulkan oleh HIMKI dan menyiapkan gudang.

Abdul Sobur, Ketua Presidium HIMKI, menyatakan, pasar AS perlu digarap serius karena dari ekspor produk hasil hutan Indonesia, furnitur menempati peringkat terbesar. Ini juga selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan ekspor furnitur  dapat mencapai 5 miliar dolar AS pada tahun 2024.

“Nilai kompetitif produk furnitur perlu ditingkatkan, antara lain dari sisi desain dan dukungan logistik, mengingat sebagian besar dari anggota HIMKI berasal dari kalangan UKM,” kata Sobur.

Sobur menyatakan, pengalaman dan keberhasilan diaspora Indonesia dari Be-Hu Line LLC dalam menggandeng UKM untuk masuk pasar furnitur AS, dapat menjadi rujukan dan pembelajaran.

Halim Rusli, Presiden Direktur Integra Group, produsen produk kayu terintegrasi yang rutin mengekspor ke AS sepakat tentang perlunya mengambil peluang dari kebijakan AS fiskal AS saat ini yang mengenakan bea masuk tinggi untuk produk asal RRT.

“Diperlukan dukungan dan regulasi dari pemerintah Indonesia agar produk kayu Indonesia bisa semakin kuat di pasar AS, antara lain terkait bea masuk impor (import duties) yang favourable bagi pengusaha Indonesia, serta  penguatan jejaring diaspora pengusaha Indonesia yang lebih luas,” ujar Halim.

Executive Director American Indonesian Chamber of Commerce Wayne Forrest mengingatkan soal pentingnya memahami ketentuan impor produk kayu di AS yang diatur lewat Lacey Act. Ketentuan itu mengharuskan produk yang diimpor tidak sekadar legal tapi juga harus lestari. Forrest juga sepakat tentang perlunya promosi yang lebih masif, penyempurnaan desain untuk produk-produk kayu Indonesia  dan edukasi ke konsumen terhadap sumber bahan baku produk kayu.

Pemerintah semakin intensif menggerakkan ekspor nasional. Pameran produk Indonesia ke berbagai negara terus mendapatkan dukungan agar semakin banyak produk Indonesia dikenal di pasar global. Hasilnya cukup menggembirakan. Dalam pameran Ambiente Jerman 2023, sebanyak 72 perusahaan nasional berhasil meraup potensi transaksi hingga Rp 151 miliar.

“Selama pameran, paviliun dan stan Indonesia mendapat sejumlah potensi peminatan dan transaksi sebesar Rp 151 miliar. Para buyer berasal dari Belanda, Perancis, Denmark, Italia, Amerika Serikat, Korea, Mesir, Maroko, dan India,” ujar Atase Perdagangan Berlin Bayu Wicaksono.

Pameran Ambiente Jerman 2023 digelar 3-7 Februari 2023 lalu di Frankfurt, Jerman.Pameran ini diikuti tak kurang dari 3.600 perusahaan dari seluruh dunia. Indonesia mengirim jumlah perusahaan yang terbesar sebanyak 72 perusahaan.

Ambiente merupakan pameran tahunan yang memamerkan kelompok produk kerajinan kayu dan perkakas rumah tangga atau produk dengan HS 44,94,57,63,69, dan 70.Produk yang dipamerkan mencakup perkakas dapur, peralatan dari kaca/gelas, keramik, kerajinan kayu, furnitur ringan, dan dekorasi rumah. Pameran ini kembali dilaksanakan pada 2023, setelah vakum pada 2021 dan 2023.

Bayu Wicaksono mengungkapkan, partisipasi perusahaan Indonesia tersebut juga yang terbanyak di ASEAN. Jumlah terbanyak dari ASEAN berikutnya yaitu Filipina dengan 35 perusahaan, Vietnam (35 perusahaan), Thailand (34 perusahaan), Singapura (4 perusahaan), dan Malaysia (4 perusahaan).

Pada pameran ini, Paviliun Indonesia menampilkan 11 perusahaan. Sementara, 61 perusahaan Indonesia lainnya tersebar di aula 10, 11, dan 8. Selain Atdag Berlin, pembukaan Pavilion Indonesia turut dihadiri Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, Direktur Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan Kementrian Perindustrian Ni Nyoman Ambareny, Konsul Jenderal RI di Frankfurt Acep Somantri; dan Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Hamburg Eka Sumarwanto.

Bayu menyampaikan, pada hari kedua pameran, KBRI Berlin menyaksikan penandatanganan kontrak dagang oleh perusahaan Indonesia Art Classic untuk produk lampu hias. Selain itu, beberapa perusahaan lainnya di luar Paviliun Indonesia yang mendapat potensi transaksi dagang, yaitu PT Inspira Furnexindo untuk produk wooden cutting board, dan CV Nuansa Kayu Bekas untuk produk outdoor wooden furniture, dengan total keseluruhan transaksi sebesar Rp6,6 miliar.

“Yang lebih menggembirakan, seluruh peserta Paviliun Indonesia memamerkan produk kerajinan dan dekorasi rumah dari kayu olahan telah memiliki sertifikat Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Indonesian Legal Wood,” kata Bayu.

Bayu menambahkan, mayoritas peserta juga memanfaatkan Ambiente untuk memperkuat jejaring dengan mitra lama, khususnya setelah 2 tahun penundaan Ambiente akibat pandemi. “Peserta memanfaatkan pameran sebagai ajang jejaring awal jelang Indonesia International Furniture Expo (IFEX) yang akan digelar 9—12 Maret 2023 di Jakarta,” imbuhnya.

EUDDR Uni Eropa segera berlaku. Bisakah mencegah deforestasi?

PARLEMEN Eropa dan Dewan Uni Eropa telah sepakat menerbitkan aturan baru bebas deforestasi dan degradasi hutan bagi komoditas yang masuk ke 27 negara anggotanya. Kesepakatan aturan yang disebut European Union Due Diligence Regulation (EUDDR) terjadi pada Desember 2022.

Ada tujuh komoditas yang terlarang masuk Eropa jika terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan atau lahan. Cakupan komoditas EUDDR adalah kedelai, minyak kelapa sawit, kayu, daging sapi, kakao, karet, dan kopi serta produk-produk turunannya, seperti kulit, cokelat, mebel. EUDDR tidak menutup cakupan diperluas ke komoditas lain.

Dalam sebuah diskusi di kantor Uni Eropa di Jakarta, Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket mengatakan bahwa EUDDR tidak menerapkan hukuman bagi deforestasi di masa lalu. Artinya, aturan ini berlaku ke depan. Secara tentatif aturan tersebut mulai berlaku pada Mei-Juni 2023.

Meski mulai berlaku, penerapan kewajiban bagi operator yang mengimpor tujuh komoditas dan produk turunannya ke Uni Eropa baru mulai Desember 2024. Khusus untuk usaha kecil dan menengah, Eropa akan menerapkannya pada Juni 2025.

Vincent Piket mengatakan bahwa latar belakang aturan ini dibuat dan disepakati secara politik karena keinginan negara-negara Eropa berkontribusi pada mitigasi krisis iklim. Ia mengutip data Badan Pangan Dunia (FAO) yang menyebut pada 1990-2020 420 juta hektare hutan hilang.

Luas kehilangan hutan tersebut lebih luas dibanding luas seluruh negara di Eropa. Deforestasi, kata Piket, menjadi pendorong perubahan iklim. IPCC, panel ilmuwan PBB, menyebut bahwa 11% emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global berasal dari kehilangan (deforestasi) dan kerusakan (degradasi) hutan. “Sebanyak 90% deforestasi dipicu oleh perluasan lahan pertanian,” katanya.

Uni Eropa adalah konsumen komoditas pertanian yang berhubungan dengan deforestasi dan degradasi hutan. Setiap tahun, negara-negara Uni Eropa mengimpor komoditas pertanian yang termasuk dalam tujuh komoditas dalam EUDDR senilai 85 miliar Euro.

Jika diterapkan Uni Eropa diperkirakan menyetop produksi gas rumah kaca setara 32 juta ton per tahun. “Peraturan ini akan meningkatkan permintaan Uni Eropa untuk perdagangan legal serta produk dan komoditas bebas deforestasi,” kata Piket.

Untuk tujuh komoditas dalam EUDDR, Uni Eropa mengimpor 6,4 juta ton minyak sawit setiap tahun atau 83,3% dari kebutuhan mereka. Kayu sebanyak 8,4%, karet 6,5%, kopi 1,3%, kedelai 0,1%, dan daging sapi 0,1%.

Bagi pengimpor tujuh komoditas EUDDR dan produk turunannya, berdasarkan aturan ini wajib memenuhi uji tuntas (due diligence). Caranya dengan mendeklarasikan produk impor tersebut tak terkait dengan penggundulan dan kerusakan hutan.

Merespons aturan baru tersebut, pemerintah Indonesia meluaskan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pertama-tama dengan mengubah namanya menjadi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian. Produk yang wajib bebas deforestasi tak hanya kayu, tapi meluas ke komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) (penjelasan ruang lingkup perubahan SVLK di tautan ini).

Dalam aturan baru SVLK, lembaga penilai dan verifikasi independen (LPVI) bisa mengaudit proses sertifikasi di sebuah industri. Selama ini, lubang besar SVLK adalah terbukanya konflik kepentingan antara lembaga sertifikasi dengan industri.

Industri yang menginginkan sertifikat hijau untuk komoditas yang dihasilkannya, mengundang lembaga audit untuk memeriksa asal-usul produk. Namun, kerja lembaga sertifikasi yang dibayar oleh industri membuat mereka menjadi lembaga stempel belaka produk hijau belaka.

Akibatnya, sertifikat menjadi semacam greenwashing. Pelanggaran-pelanggaran kelestarian dan legalitas menjadi legal hingga produknya mencapai pembeli. Menanggapi soal itu, Vincent Piket membangun kerja sama pengawasan independen untuk mencegah konflik kepentingan lembaga sertifikasi.

Termasuk juga pengawasan Indonesia Sustainable on Palm Oil (ISPO). Jika SVLK sistem legalitas kayu dan hasil hutan bukan kayu, ISPO secara spesifik menjadi sistem kelestarian kelapa sawit. Dari 16 juta hektare perkebunan kelapa sawit, baru 7 juta hektare yang sudah masuk ISPO.

Menurut Piket, SVLK memberikan keuntungan bagi Indonesia karena sistem tersebut relatif sesuai dengan UU Bebas Deforestasi atau EUDDR. “Daya saing perusahaan akan meningkat di pasar global seiring peningkatan permintaan terhadap produk ramah lingkungan,” katanya.

Ikuti percakapan tentang deforestasi di tautan ini

Uni Eropa ikut menyanjung dan menyatakan siap untuk menjalin kerja sama formal untuk mendukung sukses agenda Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Sikap Uni Eropa ini menyusul tiga negara besar lainnya yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Norwegia, yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan bagi agenda FOLU Net Sink.

Sikap Uni eropa disampaikan saat pertemuan bilateral antara Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto yang didampingi Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK Krisdianto dengan Director General for the Environment-EU Commission, Florika Fink-Hooijer yang didampingi Assistant to the Director General for the Environment, Luis Planas Herrera di sela Konferensi Perubahan Iklim COP27 UNFCCC di Sharm El Sheikh, Mesir, Senin, 14 November 2022.

“Pihak UE menyampaikan minat penguatan kerja sama untuk mendukung implementasi FOLU Net Sink melalui penyusunan MoU dengan ruang lingkup filing the gap MoU kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat, Norwegia, dan Inggris,” kata Agus.

Pertemuan bilateral tersebut dibuka dengan pembahasan menuju pertemuan konferensi perlindungan keanekaragaman hayati COP15 CBD di Montreal Kanada, Desember ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia berposisi akan mendukung tahap akhir negosiasi the post-2020 Global Biodiversity Framework (post-2020 GBF).

Agus lalu menjelaskan tentang kemajuan implementasi agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Ini adalah suatu kebijakan nasional yang mencakup berbagai upaya, utamanya pengendalian deforestasi, pelestarian biodiversitas, proteksi dan restorasi lahan gambut, serta percepatan aksi aforestasi dan reforestasi lahan terdegradasi.

Melalui agenda FOLU Net Sink, Indonesia ingin mencapai tingkat penyerapan gas rumah kaca (GRK) yang lebih besar atau setidaknya seimbang dibandingkan emisinya di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU).

Melalui FOLU Net Sink, Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat emisi minus 140 juta ton setara karbondioksida (CO2e) pada tahun 2030 di sektor kehutanan dan lahan.

Agenda FOLU Net Sink akan menjadi penyokong komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC).

Agenda FOLu Net Sink telah menarik perhatian sejumlah Negara besar. Dalam dialog dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Paviliun Indonesia, Rabu, 9 November 2022 lalu, Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Inggris Lord Goldsmith, Menteri Pembangunan Internasional Norwegia Tvinnereim, dan Deputi Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim Rick Duke, juga mengungkapkan pujian dan menyatakan siap bekerja sama untuk mendukung pencapaian agenda tersebut.

Selain membahas FOLU Net Sink, dalam pertemuan bilateral antara Dirjen Agus Justianto dan Dirjen Florika Fink-Hooijer juga membahas tentang perkembangan kebijakan deforestation free supply chain commodities UE.

UE mengklaim kebijakan ini akan memberi manfaat bagi Indonesia, karena Indonesia telah menjalankan kemitraan untuk mempromosikan perdagangan kayu legal, FLEGT-VPA, dengan baik.

Indonesia akan masuk dalam negara low risk dan diberikan kemudahan dalam mengimplementasikan EUDR (EU Deforestation Regulation).

Berkenaan dengan hal tersebut, Dirjen Agus menjelaskan berbagai kemajuan dalam implementasi SVLK di Indonesia, dan berharap UE dapat terus memperkuat upaya sosialisasi setiap perkembangan dari kebijakan regulasi EUDR yang dapat berimplikasi dalam non-tariff barriers secara global.